Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tahun 2015 Jadi Tahun Paling Kelam Buat Golkar

Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu munas Bali, Bambang Soesatyo berpendapat bahwa tahun 2016 akan menjadi tantangan untuk menguji kesoliditan partainya setelah sepanjang tahun 2015 mengalami perpecahan kepengurusan. Bambang menuding, pemerintah cenderung memelihara konflik di internal Partai Golkar.

"Tahun 2015 merupakan tahun terkelam dalam sejarah Partai Golkar dan tantangan 2016 tidak kalah beratnya dari 2015," dalam siaran persnya yang diterima merdeka.com, Sabtu (2/2).

Bambang menilai, sepanjang 2015, tantangan yang dihadapi Golkar berasal dari dalam yakni adanya perpecahan di antara pengurus ditambah intervensi dari pemerintah.

Pada 2016, lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, tantangan yang menghadang Partai Golkar adalah, pertama masalah soliditas partai akibat pertikaian internal yang berlarut-larut dan desakan munas, baik dari dalam maupun dari luar partai yang semakin kuat dan masif.

Kedua, masalah hukum terkait skandal papa minta saham yang suka atau tidak suka berpotensi menggerus suara partai dan menggerogoti citra partai yang memang tengah terpuruk akibat konflik internal.

Ketiga, sikap pemerintah yang makin terlihat secara sengaja mempersulit legalitas kepengurusan Golkar hasil Munas Bali 2014-2019. Kendati akhirnya SK kepengurusan Munas Ancol telah dicabut, namun tampaknya pemerintah cenderung memelihara konflik di internal partai Golkar dengan belum diterbitkannya SK kepengurusan hasil Munas Bali hingga saat ini.

"Keempat, kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang makin melemah di parlemen seiring bergesernya PAN ke pelukan istana. Padahal taring Golkar kemarin2 begitu tajam di parlemen karena soliditas KMP yang menguasai mayoritas suara," ujarnya.

Tantangan kelima, tulis Bamsoet, adalah kekalahan di pilkada serentak gelombang pertama 2015 lalu yang begitu telak di berbagai daerah berpotensi menjalar ke pilkada-pilkada serentak berikutnya yang mengancam secara langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan kursi DPR pada pemilu 2019.

"Sebab, berbagai survei menunjukkan jika pemilu diadakan hari ini, maka Partai Golkar akan menempati rangking ke 5 dilangkahi Gerindra yang naik menjadi nomor dua sementara PDIP tetap bertengger di nomor satu," tukasnya.

Dari lima catatan di atas, Bamsoet meminta Golkar harus segera melakukan langkah-langkah konsolidasi, antisipasi dan responsif terhadap dinamika masyarakat atau publik agar Golkar sebagai partai, tetap mendapat simpati dan tidak menjadi musuh publik atau public enemy.

Penunjukan mantan ketua DPR Setya Novanto sebagai ketua fraksi usai lengser karena kasus 'Papa Minta Saham' menurut Bambang cukup berisiko. Apalagi, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan pemufakatan jahat dalam kasus ini.

"Pimpinan fraksi adalah simbol partai di parlemen. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu wajah partai langsung ikut tercoreng," tegasnya.

Terkait desakan munas oleh beberapa kalangan termasuk manuver dari kubu munas Ancol, Bamsoet mengatakan hal ini perlu dicarikan solusinya agar perpecahan internal tidak semakin dalam dan melebar yang ujungnya dapat menghancurkan masa depan partai.

"Kita tentu tidak bisa begitu saja menutup mata dan telinga desakan dari para tokoh, sesepuh dan pinisepuh yang menginginkan Golkar segera bersatu. Inilah barangkali pekerjaan berat duet ARB dan Idrus Marham di awal tahun 2016," ujarnya.

Satu hal lagi, kata Bambang, Golkar harus segera bersikap mengenai tawaran bergabung di kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK. Apakah tetap di luar pemerintahan atau ikut mewakafkan satu atau dua kader terbaiknya untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus keluar KMP dan tidak perlu bergabung dengan KIH.

"Kita tahu pemerintahan Jokowi-JK saat ini membutuhkan sumber daya manusia mumpuni untuk membantu mewujudkan visinya membangun bangsa dengan kabinet kerja yang tangguh. Sekali lagi, tanpa Golkar hrs keluar dari KMP atau tanpa Golkar perlu bergabung ke KIH," pungkasnya.